Kemenag Inisiasi Review Ortaker PTKIN
Dalam rangka menyusun kriteria pemberian/penambahan jabatan organisasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) maka Sekretariat Jenderal Pendidikan Islam menggelar kegiatan Rapat Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Islam yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2019 di Hotel Santika Premiere Bintaro dengan mengundang berbagai Pergutuan Tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, IAIN Syeikh Nurjati Cirebon, IAIN Purwokerto, IAIN Pekalongan, dan beberapa Perguruan Tinggi lainnya.
Dalam kegiatan ini, setiap perguruan tinggi mengutus 2 orang perwakilannya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam kegiatan ini mengutus Saudara Sholehudin, MA dan Karsono, MM.
Dalam kegiatan ini dibahas draft Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Kriteria Penataan Organisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Dalam diskusi berkembang berbagai tanggapan dan masukan atas draft awal yang dimaksudkan memberikan pengayaan atas isi draft tersebut.
Draft awal ini secara khusus memuat berbagai ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi dan beberapa tawaran penambahan pos pos baru seperti lembaga ma’had, perpustakaan digital dan arsip dan lainnya.
Selain hal di atas, salah satu isu penting lainnya yang berkembang adalah perlu adanya review dan kajian atas implementasi Ortaker terdahulu. Review ini penting sebagai bahan dasar dan acuan bagi perubahan yang lebih komprehensif sehingga tata kelola dan postur organisasi setiap PTKIN lebih simple dan tepat serta kaya fungsi. (SAA)
Dalam kegiatan ini, setiap perguruan tinggi mengutus 2 orang perwakilannya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam kegiatan ini mengutus Saudara Sholehudin, MA dan Karsono, MM.
Dalam kegiatan ini dibahas draft Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Kriteria Penataan Organisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Dalam diskusi berkembang berbagai tanggapan dan masukan atas draft awal yang dimaksudkan memberikan pengayaan atas isi draft tersebut.
Draft awal ini secara khusus memuat berbagai ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi dan beberapa tawaran penambahan pos pos baru seperti lembaga ma’had, perpustakaan digital dan arsip dan lainnya.
Selain hal di atas, salah satu isu penting lainnya yang berkembang adalah perlu adanya review dan kajian atas implementasi Ortaker terdahulu. Review ini penting sebagai bahan dasar dan acuan bagi perubahan yang lebih komprehensif sehingga tata kelola dan postur organisasi setiap PTKIN lebih simple dan tepat serta kaya fungsi. (SAA)